Archive

Archive for June 13, 2009

Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis, saat ini seakan-akan menjadi sebuah komoditi yang dijajakan oleh kalangan politik, masyarakat di iming-iming dengan sesuatu yang nampaknya terdengar enak di telinga, namun sesungguhnya apa yang sedang berlangsung dibalik panggung politik masih menjadi tanda tanya besar, apa mungkin akan terjadi penggratisan pendidikan. Djam’an Satori yang dikutip sebuah Harian Umum mengungkapkan:

Negara kita belum konsisten dengan komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti masyarakat secara keseluruhan baik miskin maupun kaya namun kenyataannya kesenjangan pendidikan terjadi semakin tajam dan menjadi persoalan penting dalam dunia pendidikan, Wajar Dikdas masih bersifat voluntary atau sukarela artinya pemerintah tidak merasa tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebenarnya solusi dari masalah itu hanyalah kesadaran bahwa pendidikan adalah investasi dan investasi pasti beresiko biaya

Pikiran Rakyat 2 Mei 2008

Djam’an juga menegaskan pada perkuliahan 17 November 2008 bahwa rakyat ini sebetulnya floating significancy atau terkena imbas emosi politik semata, di Jawa Barat misalnya seharusnya target kepemimpinan yang lama kita anggap sudah selesai tidak usah dipikirkan lagi, makanya pada tahun 2009 mendatang Jawa Barat harus sudah quality learning. Read more…

Categories: Artikel Tags: , , ,

Pendidikan Antisipasi Globalisasi

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan – kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula didalamnya , berbagai kemungknan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih desentralistik.

Tilaar bahkan mempertegas bahwa desentralisasi pendidikan merupakan suatu keharusan. Menurutnya, ada tiga hal berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah (a) pembangunan masyarakat demokrasi, (b) pengembangan social capital dan (c) peningkatan daya saing bangsa. Ketiga hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk dijadikan alasan mengapa Desentralisasi Pendidikan harus dilakukan oleh bangsa Indonesia.

Ketika bendungan kekuasaan Negara Orde Baru ( NOB) yang sangat bersifat Hegemonik otoritarianisme tersebut hancur, kita akan menemukan berbagai sikap yang ditunjukan oleh berbagai daerah, ada yang ‘ muncrat’ tak terkendali, ada yang mengalir deras sehingga membuat jalur aliran sendiri, ada yang mengalir damai pada jalurnya, dan lain sebagainya. Pemerintah pusat,  sebagai pihak eksekutif yang menjalankan undang-undang otonomi daerah , berusaha agar tidak terdapat daerah yang menyikapi kondisi ini secara liar dan tak tekendali yang akan membentuk suatu keadaan reformasi yang ‘kebablasan’. Read more…

Categories: Artikel Tags: ,